pengertian dan fungsi bank

1.     PENGERTIAN BANK MENURUT UNDANG-UNDANG DAN PAKAR AHLI

Pengertian

Menurut UU RI No 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut. Bank didirikan oleh Prof. Dr. Ali Afifuddin, SE. Inilah beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:

1. Sebagai model investasi, yang berarti, transaksi derivatif dapat dijadikan sebagai salah satu model berinvestasi. Walaupun pada umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (yield enhancement).
2. Sebagai cara lindung nilai, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai salah satu cara untuk menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (hedging), atau disebut juga sebagai risk management.
3. Informasi harga, yang berarti, transaksi derivatif dapat berfungsi sebagai sarana mencari atau memberikan informasi tentang harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (price discovery).
4. Fungsi spekulatif, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri.
5. Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yang berarti, transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari funsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini sangat jelas tercermin dalam Pasal empat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menjelaskan, ”Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka bank (perbankan) Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian.4 Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Pengertian Bank menurut para ahli :

1.      Pengertian Bank menurut kamsir : dalam bukunya manajemen perbankan, secara sederhana bank dapat diartikan sebagai “ lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

2.      Pengertian Bank menurut prof G.M. Verryn Stuart dalam bukunya Bank poitic : bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, baik dengan alamat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

3.      Pengertian Bank menurut H. Malayu S.p Hasibuan : “ Bank adalah lembaga keuangan berarti Bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk asset keuangan (financial asset) serta bermotivasi profit dan juga sosial, jadi bukan mencari keuntungan saja.”

Ø Pengertian Bank

    

     Bank adalah lembaga perantara keuangan yang memiliki wewenang dan fungsi untuk menghimpun dana masyarakat umum untuk disalurkan. Sedangkan menurut undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahunn1998 Tanggal 10 november 1998 tentang perbankan, yang dimaksud kan dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarif hidup rakyat banyak.

 2.     FUNGSI BANK MENURUT UNDANG-UNDANG

Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dalam

melakukan usahanya, perbankan di Indonesia berasaskan demokrasi ekonomi

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Demokrasi ekonomi dilaksanakan

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut pasal 3 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992, fungsi utama Perbankan

Indonesia adalah sebagai penghimpun dan sebagai penyalur dana masyarakat.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Perbankan Indonesia bertujuan

menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan

pemerataan,  pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas ekonomi ke arah peningkatan

kesejahteraan rakyat banyak.

3.FUNGSI DAN PERANAN BANK SAAT INI

Mengenai fungsi perbankan Indonesia, secara umum diatur dalam Pasal 3 UU No. 7 Tahun 1992, yaitu: sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.
Adapun fungsi perbankan Indonesia secara luas adalah:
1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat atau penerima kredit.
2. Bank sebagai penyalur dana kepada masyarakat atau sebagai lembaga pemberi kredit.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran.
PEMBAHASAN
Fungsi Bank
1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana .
2. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap. 3. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

4.JENIS-JENIS BANK

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, jenis bank terdiri atas

bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Selain itu, juga terdapat Bank Sentral

yaitu Bank Indonesia.

1) Bank Sentral

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 1999, Bank Sentral (Bank   Indonesia) merupakan

lembaga negara yang independen/mandiri, bebas dari campur tangan pemerintah

dan pihak-pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-

undang. Bank Indonesia merupakan bank sentral di Indonesia yang didirikan

berdasarkan undang-undang.

Tujuan Bank Indonesia adalah

mengatur dan memelihara kestabilan nilai

rupiah. Kestabilan nilai rupiah tampak

dari perkembangan laju inflasi dan

perkembangan nilai tukar rupiah

terhadap mata uang asing. Untuk

mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia

mempunyai tugas sebagai berikut.

a) Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

b) Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

c) Mengatur dan mengawasi bank.

d) Sebagai penyedia dana terakhir bagi bank umum, dalam bentuk bantuan likuiditas

Bank Indonesia.

2) Bank Umum

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank umum berdasarkan

prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran.

Bank umum memiliki bentuk hukum yaitu:

a) perseroan terbatas (PT),

b) koperasi, atau

c) perusahaan daerah.

Bank umum hanya dapat didirikan oleh:

a) warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, atau

b) warga negara Indonesia dengan warga negara asing dan atau badan hukum

asing secara kemitraan.

Bank umum yang berbentuk hukum Perseroan Terbatas (PT) ada yang dimiliki

negara dan swasta. Bank umum milik negara tersebut adalah Bank BNI, Bank

Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Tabungan Negara (BTN).

Sedangkan bank umum berbentuk PT yang dimiliki swasta terdiri atas bank

swasta nasional dan swasta asing. Bank swasta nasional tersebut misalnya Bank Central

Asia (BCA), Lippo Bank, Bank Danamon, dan Bank Internasional Indonesia (BII).

Bank umum swasta asing misalnya First National City Bank (Citibank). Bank of

America, Chase Manhattan Bank, Standard Chartered Bank, dan Bank of Tokyo.

Bank umum yang berbentuk koperasi, misalnya Bank Umum Koperasi Indonesia

(Bukopin), Bank Umum Koperasi Kahoeripan, dan Bank Umum Koperasi Jawa Barat.

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki perusahaan daerah. Perusahaan daerah

tersebut bergerak di bidang usaha antara lain perbankan. Bank milik pemerintah

daerah terdapat pada setiap daerah tingkat satu. Misalnya, Bank Nagari (Sumatra

Barat), BPD Bali, Bank DKI, Bank Jabar, Bank Jatim, BPD Yogyakarta, dan BPD

Maluku.

Tugas pokok Bank Umum menurut Pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 adalah

sebagai berikut.

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro,

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang

dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit.

c) Menerbitkan surat pengakuan utang.

d) Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan

dan atas perintah nasabahnya.

e) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk

kepentingan nasabah.

f) Menempatkan dana pada peminjam atau meminjamkan dana pada bank lain

baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan cek

atau sarana lainnya.

g) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan

perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.

h) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit

box).

i) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu

kontrak.

j) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam

bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

k) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

l) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan

prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

m) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Selain tugas pokok di atas, sesuai dengan Pasal 7 UU No. 10 Tahun 1998, Bank

Umum dapat pula melakukan kegiatan berikut ini.

a) Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang

ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b) Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang

keuangan. Contohnya sewa guna usaha, modal ventura perusahaan efek,

asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpangan dengan

memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c) Melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan

kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dan memenuhi

ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

d) Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai

dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang

berlaku.

Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Bank

Umum dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut.

a) Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 7

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998.

b) Melakukan usaha perasuransian.

c) Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pasal 6

dan 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

3) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat hanya diperbolehkan menghimpun dana dari

masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan atau

bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Namun, BPR juga boleh memberikan

kredit kepada masyarakat sebagaimana dilakukan oleh bank umum.

Menurut pasal 13 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, BPR mempunyai

tugas sebagai berikut.

a) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito

berjangka, tabungan, dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

b) Memberikan kredit kepada masyarakat.

c) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil.

Menurut pasal 14 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, BPR dilarang melakukan

kegiatan sebagai berikut.

a) Menerima simpanan dalam bentuk giro dan turut serta dalam lalu lintas

pembayaran.

b) Melakukan usaha dalam valuta asing.

c) Melakukan penyertaan modal.

d) Melakukan usaha perasuransian.

e) Melakukan kegiatan usaha lain di luar kegiatan usaha, sebagaimana  yang

dimaksud dalam pasal 13 Undang-Undang No. 10  Tahun 1998 tentang

Perbankan.

Adapun bentuk hukum BPR dapat

memilih salah satu dari:

a) Perusahaan Daerah (khusus untuk

milik pemerintah daerah),

b) Koperasi, dan

c) Perseroan Terbatas (PT).

Di beberapa kota di Indonesia

banyak berdiri bank syariah. Bank

Syariah tersebut dapat berasal dari bank

umum maupun bank perkreditan rakyat

(BPR). Bank umum tersebut antara lain

Bank BNI Syariah, Bank Mandiri Syariah,

dan Bank Danamon Syariah.

Bank Syariah adalah bank yang

melaksanakan kegiatan usaha menurut

syariah Islam. Pada bank Syariah dikenal

beberapa istilah dalam melaksanakan

kegiatannya, misalnya :

1. Mudharabah, yaitu prinsip bagi hasil,

2. Musharakah, yaitu pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal,

3. Murabahah, yaitu prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan, dan

4. Ijarah, yaitu pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa

5.PERBEDAAN BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN

Ada beberapa perbedaan antara bank dan lembaga keuangan , yaitu :

1. Lembaga keuangan bank (disebut bank saja) merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman serta melaksanakan kegiatan jasa keuangan lainnya, sedangkan Lembaga keuangan non bank (disebut lembaga keuangan lainnya) kegiatannya difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya : *perusahaan leasing menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa (lessee), *pegadaian menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan barang bergerak.
2. Bank dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka. Sedangkan LK Non Bank tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
3. Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar dimasyarakat. Sedangkan LK Non Bank tidak bisa melakukan hal tersebut.